“Pemilih itu bagian penting dari Pemilu. Kalau ternyata pemilinya nggak jelas, berarti demokrasi kita ini sudah hancur,” kata Khofifahdalam rilis yang diterima INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (21/4),.

Menurut dia, kasus DPT Pileg dan sistematisnya kecurangan yang terjadi menjadi bukti nyata bahwa Orde Baru ternyata lebih baik daraipada Orde Reformasi. Alasannya, pada saat Orde Baru dulu, UUD tak mencamtumkan asas jurdil (jujur dan adil) dalam Pemilu, hanya luber (langsung, umum, bebas, dan rahasia) saja.

”Artinya Orde Baru sadar bahwa dia tidak akan bisa jurdil, sehingga hanya pakai azas luber. Lah, saat ini pakai luber dan jurdil, tapi pada kenyataannya tak ada kejujuran dan keadilan,” ungkapnya.

Dalam kasus DPT misalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penafsir tunggal UUD tak bisa mengadili kasus tersebut. Sehingga tak ada satupun institusi di negeri ini yang bisa menghapus suara yang dihasilkan dari DPT bermasalah itu.”MK sebagai penafsir tunggal UUD seharusnya yang mengadili kasus ini,” ungkapnya.

Dikatakannya, sama dengan Pilgub Jatim lalu, meski DPT Pileg bermasalah, tetap saja yang menang melenggang menjadi anggota legislatif. Begitu pula dengan Pilpres mendatang.”Jadi di mana letak kejujuran dan keadilan itu? Kalau DPT-nya bermasalah, seharusnya hasilnya juga bermasalah,” jelasnya.

Lebih lanjut mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menganalogikan Pemilu 2009 ini sama dengan pertandingan sepak bola. Pemenang pertandingan, katanya, adalah pihak yang bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya, meski banyak kartu merah dan kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit. [nuz]

Pada Selasa 12 Februari 2008, pukul 4.53 PM, pemilik no HP 081332252*** mengirimkan SMS kepada 0811307*** berisi: bisa menambah suara min 10%, itungan dluar golput. Yen setuju, siapno wae danane.dijamin aman.

Saat dihubungi, HP pengirim SMS masih aktif, namun tidak diangkat. Sebaliknya nomor HP penerima langsung masuk mailbox.

Rabu 20 Februari 2008 pukul 16.59 AM, pemilik HP 0811307*** mengirim SMS meminta pendapat kepada pemilik HP 0811325*** yang berisikan: bisa menambah suara min 10%, itungan dluar golput. Yen setuju, siapno wae danane.dijamin aman.menurutmu piye?

Ketika dihubungi INILAH.COM pada Rabu (8/4) ini, no HP tersebut milik Ketua tim sukses KarSa bernama Martono. Namun dia membantah menerima SMS tersebut.

“Saya nggak punya keterkaitan mengenai manipulasi DPT Jatim. Saya ngga pernah SMS atau pun menerima SMS yang isinya membahas manipulasi DPT. Saya malah baru tahu ini,” bantah Martono sambil tertawa kecil.

Pada hari yang sama, pukul 23.47, pemilik no HP 081332252*** mengirimkan SMS berisi kon siapno duwit, sekitar 10an. kepada pemilik HP 0811317***. SMS balasan pada pukul 23.46 berbunyi baik pak, cash, ceq atau bg?. SMS selanjutnya, pukul 23.48, tertuliskan cash saja, taruh d kertajaya.

Penerima SMS perintah menyediakan uang tersebut saat dihubungi tidak mengangkat HP-nya, meski terdengar nada sambung. Kebanyakan dari pemilik nomor HP yang tertera daftarnya di email rencana kecurangan DPT melakukan hal serupa. [ana]

Hal ini berdasarkan dari keterangan tim kuasa hukum Ka-Ji, Mustofa Abidin, Rabu (1/4) kemarin, ketika ditemui di Mapolda Jatim untuk menyerahkan DPT asli sebagai pendukung laporan Panwaslu Pilgub Jatim.

Mustofa mengatakan, DPT asli yang dibawanya ini akan diserahkan ke Mabes Polri. Hanya saja, penyerahannya melalui Polda Jatim. “Alasannya karena timnya ada di Jawa Timur,” terang Mustofa.

Sedikitnya ada 345 DPT asli yang diserahkan tim Ka-ji. Ratusan DPT yang di dalamnya terdapat beberapa daftar pemilih fiktif ini merupakan DPT dari pelaksanaan coblosan ulang di Sampang dan Bangkalan, Madura.

“Semuanya sudah diserahkan. Paling banyak dari Sampang,” lanjutnya.

Ratusan berkas DPT fiktif ini dikumpulkan tim Ka-Ji dari para saksinya di Bangkalan dan Sampang.

“Ketika minta langsung ke KPU kami tidak diberi, dan ini yang berhasil didapatkan para saksi Ka-Ji,” tandasnya.

Penyerahan berkas DPT asli yang digunakan sebagai dasar adanya pemalsuan data pemilih ini atas inisiatif penyidik. Polisi meminta tim Ka-Ji untuk meyerahkan bukti DPT asli karena diperlukan dalam proses penyelidikan.

Dengan penyerahan ini Mustofa berharap, penyidik segera mempelajarinya dan kasusnya segera dilanjutkan.

“Kami berharap cepat dipelajari dan segera dilakukan pemeriksaan saksi-saksi,” tegasnya.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi sehubungan dengan pengambilalihan kasus ini, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Pudji Astuti tidak mau berkomentar banyak.

Dia hanya menjelaskan, sekarang pihaknya tidak mempunyai kewenangan lagi untuk berkomentar tentang kasus DPT fiktif.

“Segala bentuk pemberitaan yang menyangkut DPT yang berwenang langsung Kadiv Humas Mabes Polri. Kami tidak mempunyai kewenangan,” cetus Pudji sambil berlalu

KASUS dugaan rekayasa DPT pada coblosan ulang Pilgub Jatim di Bangkalan dan Sampang pertama kali diungkapkan oleh pasangan cagub Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) setelah di Bangkalan dan Sampang timnya menemukan banyak kecurangan, mulai dari kasus banyaknya pemilih di basis-basis Ka-Ji tidak mendapat surat undangan mencoblos atau C-6 hingga ditemukannya anak-anak yang melakukan coblos keliling.

Awalnya banyak pihak yang tak percaya dengan temuan tim Ka-Ji itu. Bahkan, karena kembali membawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan lantang bicara di media, Khofifah dan pasangannya Mudjiono dianggap tak legowo menerima kekalahan. Tidak sedikit pula media massa Jatim yang ikut-ikutan menuding Ka-Ji gila jabatan. Tajuk di sejumlah media pun meminta Khofifah agar menerima kekalahan.

Alasannya, Pilgub Jatim telah memakan banyak biaya karena terjadi sampai tiga putaran. Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) yang menang pun ikut bicara. Sikap Ka-Ji yang ingin menegakkan keadilan dinilainya telah menghabiskan uang negara. Padahal, andai Pilgub Jatim berjalan fair tentu tak akan ada gejolak dari pihak yang kalah.

Dalam berbagai kesempatan, Khofifah dan pasangannya Mudjiono mengatakan, kasus rekayasa DPT Pilgub Jatim harus dibongkar demi masa depan demokrasi di Indonesia. Ketua Umum Muslimat NU ini khawatir kecurangan itu akan terjadi lagi pada Pemilu 9 April dan Pilpres Juli 2009. Dan, itu berarti kecelakaan demokrasi di Indonesia pasca lengsernya rezim Orde Baru.

Khofifah sangat yakin, kasus yang sama akan terjadi, jika apa yang terjadi di Bangkalan dan Sampang dibiarkan. Ini bukan soal kalah dan menang, tapi kebenaran harus ditegakkan. Jangan sampai ini terjadi lagi pada Pemilu 2009. Saya menduga ini adalah modus kecurangan yang didesain secara nasional, ungkapnya kepada Duta, kemarin.

Merasa perjuangannya di Jatim menghadapi banyak kendala Ka-Ji dan timnya pun bergerak di Jakarta. Satu per satu, ketua umum partai diberitahu soal bahaya kecurangan pada Pemilu 2009. Ka-Ji juga mengunjungi banyak redaksi media massa di Jakarta. Ia membeber berbagai dugaan kecurangan yang ada.

Meski mendapat sambutan hangat, kadang Ka-Ji dan timnya masih dituding tak legowo. Rupanya tak semua pihak yang didatangi percaya seratus persen dengan apa yang diungkapkan Ka-Ji. Namun, tak ada kata menyerah bagi Khofifah. Pilgub Jatim boleh berlalu, tapi kasusnya harus dibongkar untuk mencegah hal yang sama terulang di masa mendatang.

Hanya Kresnayana

Dan apa yang diungkapkan Kofifah bukan isapan jempol beaka. Publik nasional baru tersentak kaget ketika mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja bicara blak-blakan soal apa sebenarnya yang terjadi pada Pilgub Jatim. Selain menegaskan adanya rekayasa DPT pada Pilgub Jatim, Herman juga kecewa dengan aparat penegak hukum yang tak netral. Pada saat masih menjabat sebagai Kapolda Jatim, Herman telah menetapkan Ketua KPU Jatim, Wahyudi Purnomo sebagai tersangka kasus DPT. Namun, setelah dia dicopot, Mabes Polri dan Kapolda Jatim yang Baru, Irjen Pol Anton Bachrul Alam menganulir penetapan status tersangka tersebut. Kepolisian merilis, bahwa belum ada tersangka pada kasus DPT.

Pengakuan Herman itu memancing reaksi dari banyak kalangan. Mulai dari LSM, akademisi, dan pengamat politik, hingga kalangan parpol di Jakarta, mendukung Herman dan meminta kasus DPT Pilgub Jatim dituntaskan, apalagi diduga kuat modus kecurangan yang sama rawan terjadi pada Pileg dan Pilpres.

Kini, tak ada lagi yang bicara Khofifah dan Mudjiono tak legowo. Orang baru sadar, bahwa keterlibatan anak-anak saat coblosan memang ada. Bahkan saksinya, adalah Irjen Pol Herman sendiri pada saat masih menjabat sebagai Kapolda meninjau langsung coblosan ulang pilgub tersebut.

Begitu pula dengan manipulasi DPT, apa yang diungkapkan Ka-Ji memang benar. Sekarang mau bilang apa, Pak Herman saja mengakui kecurangan itu, ungkap Khofifah.

Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S. Bakry mengatakan, lembaganya tahu betul soal kasus kecurangan Pilgub Jatim. Bahkan, soal dugaan manipulasi DPT itu telah diketahuinya jauh hari sebelum mantan Kepolda Herman mengungkapkan ke publik.  Saya tahu, apa yang terjadi di Jatim, kata Umar dalam bedah buku Tragedi Pilkada Jatim, di Jakarta.

Anehnya, keterlibatan anak-anak saat coblosan, dugaan rekayasa DPT, dan keterlibatan birokrasi di Jatim tak membuat kalangan LSM, akademisi dan pengamat politik Jatim berbicara lantang soal itu. Hanya pakar statistik Kresnayana Yahya saja yang berani bicara soal kecurangan itu, sejak dirinya menemukan kekalahan pasangan Ka-Ji yang tak normal pada putaran kedua.

Ini aneh sekali, LSM dan akademisi di Jatim kok tidur lelap. Mulai dari dulu sampai sekarang gak ada yang berkomentar. Padahal Jatim selama ini dikenal cukup dinamis. Ada apa kok diam semua? kata Khofifah.

Belakangan, kasus rekayasa DPT mencuat menjadi isu nasional. Apa yang diyakini Khofifah benar. DPT Pemilu di berbagai daerah belum jelas. Modusnya sama persis dengan kasus DPT di Bangkalan dan Sampang, yaitu nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan berbagai modus lainnya. Lalu akankah LSM, akademisi, dan pengamat politik di Jatim hanya diam saja? Ada apa?

Lapor Carter Center

Dari Lamongan, Khofifah yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU juga mengaku dirinya sempat disarankan beberapa teman agar melapor ke Fair Election Divisi di PBB dan Carter Center untuk menindaklanjuti temuan kasus DPT Pilgub Jatim.

Tapi, saya masih mempercayakan kepada parpol pendukung saya selama ini, katanya setelah membuka peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-63 di Asrama Haji Lamongan, Jawa Timur, Kamis kemarin.

Oleh karena itu, mantan Cagub Jatim itu mengingatkan semua partai politik (parpol) untuk mewaspadai manipulasi DPT dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Jangan sampai kasus Sampang dan Bangkalan (Madura) terulang dalam Pemilu dan Pilpres, katanya.

Menurut dia, dengan terungkapnya kasus dugaan manipulasi DPT pada Pemilihan Gubernur Jatim 2008 oleh mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S. Sumawiredja, hendaknya menjadi pelajaran terkait kepentingan publik, bukan hanya kepentingan parpol.

Masyarakat akan bisa menilai sendiri, mana yang salah dan benar. Tim saya menemukan DPT fiktif sebanyak 500 ribu pada Pilgub Jatim yang lalu, katanya.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengimbau anggota Muslimat NU tidak golput (golongan putih atau tidak memilih), namun menggunakan hak pilih untuk memilih kader-kader muslimat yang maju sebagai caleg DPRD II, DPRD I, dan DPR RI.

Acara itu juga dihadiri Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Departemen Pertanian Zainal Bachrudin untuk meresmikan outlet pertanian Muslimat NU, serta dihadiri sejumlah kiai.

HERMAN akhirnya memilih mundur dari dinas kepolisian sebagai protes atas intervensi Mabes Polri terhadap kebijakannya menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka kasus DPT fiktif pilgub Jatim.

Tak ada acara pisah sambut bagi mantan Kapolda Jawa Timur itu seperti umumnya jenderal yang hendak pensiun Herman sebenarnya baru pensiun pada Juni 2009 alias masih empat bulan lagi. Yang terjadi malah sebaliknya, Herman hampir saja diseret Provost dari Mabes Polri karena dianggap telah mencemarkan nama institusi kepolisian. Ya, ketika mengungkap kebenaran dijadikan aib, ketika menegakkan keadilan dianggap sebuah ancaman, tampaknya Herman siap saja meladeni para provost tersebut. Pak Herman nyaris diperiksa provost karena buka mulut soal intervensi Mabes Polri terkait kasus Pilkada Jatim yang diduga curang, kata sumber di Mabes Polri yang juga teman dekat Herman. Namun upaya mengadili sang jenderal akhirnya urung dilakukan sebab Herman ternyata tidak sendirian. Dia mendapat dukungan dari teman-teman satu angkatan tahun 1975 di Mabes Polri. Lebih dari itu, pria ini mendapat dukungan luas dari tokoh nasional dan masyarakat. Karena itu mengadili Herman adalah simalakama bagi Polri. Apalagi Herman telah menjadi ikon perang melawan kecurangan Pemilu.

Tindakan Mabes Polri terhadap Herman merupakan buntut dari peryataannya di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin 13 Maret lalu. Di sana, Herman menggelar jumpa pers soal adanya intervensi institusinya terkait kasus Pilkada Jatim yang sempat menyeret Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka. Kala itu, Herman menjelaskan, saat Pilkada Jatim digelar, Polda Jatim menemukan 345 ribu DPT di Bangkalan dan Sampang, yang memiliki DPT 1,24 juta suara tidak benar alias akal-akalan. Ketika sudah ditemukan bukti, tim penyidik sepakat ada tindak pidana tentang pemalsuan DPT. Itu sebabnya penyidik kemudian menetapkan Ketua KPU Jatim sebagai tersangka. Data itu bukan hanya berasal dari laporan Panwaslu dan Cagub Khofifah Indarparawansa-Mudjiono (Ka-Ji) tapi juga dari hasil penyelidikan Polri sendiri. Jadi klop.

Namun sayang upayanya membongkar kasus tersebut bukan dianggap prestasi. Mabes Polri justru meminta Herman membatalkan penetapan Wahyudi sebagai tersangka. Puncaknya melalui Kabareskrim Irjen Pol Susno Duadji, Kapolri meminta Herman segera mengubah hasil penyidikan Polda Jatim. Bikin kesalahan sekali-sekali nggak apa-apalah, kata sumber detikcom menirukan perkataan Susno kepada Herman.

Perkataan Susno itulah yang membuat Herman tidak terima sebab polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Herman pun menolak menuruti perintah atasan untuk berbuat salah tersebut sehingga dia dianggap membangkang, Herman kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur dan dimutasi ke Mabes Polri. Karena perlakuan itu Herman akhirnya memilih mundur dari Polri. Daripada makan gaji buta lebih baik mundur, begitu alasan Herman. Yang dimaksud gaji buta adalah posisi Herman di Mabes Polri sejatinya dikotak. Sumber di Polri menyebut posisi itu tidak ada pekerjaan alias menganggur sebab kotak yang dimaksud sengaja dibuat untuk para jenderal yang dibuang.

Bagi Herman, penempatannya di Mabes Polri merupakan akhir dari kariernya sebagai polisi. Sebab selama jadi polisi dia banyak mengemban tugas di lapangan. Bukan di staf seperti penempatan terakhirnya itu.

Kapolda Berprestasi
Dari informasi yang dihimpun di lapangan , selama bertugas, reputasi Herman nyaris tanpa cacat. Kariernya di jabatan strategis dimulai tahun 1999 saat dia menjabat Kapolda Bengkulu. Setahun kemudian Herman ditunjuk sebagai Wakil Panglima Pengendali Aceh, 2000-2001.

Usai bertugas di Aceh kariernya terus bersinar. Dia kemudian dipercaya menjadi Direktur Samapta Mabes Polri. Setelah itu menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Dan tiga tahun terakhir menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur sampai akhir Januari 2009.

Selama menjabat Kapolda Jatim, Herman diketahui banyak melakukan terobosan. Misalnya menerbitkan maklumat yang mengatur masalah pelayanan publik. Produk-produk Polda Jatim pun mendapat acungan jempol dari masyarakat dan akan diadopsi untuk program nasional. Sebut contoh SIM keliling, SIM Corner, layanan drive thru, membabat calo di Samsat, Responsible Riding, dan sejumlah terobosan layanan publik lain. Maklumat juga dikeluarkan untuk perang melawan pembajakan dan menegakkan UU hak cipta (HaKI) serta illegal logging.

Bukan hanya itu. Dalam merekrut calon bintara Polri regular dan Akpol, Herman juga melakukan terobosan dengan melibatkan LSM dan akademisi. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghindari praktik percaloan penerimaan calon anggota Polri. Tapi tidak ada gading yang tidak retak. Polda Jawa Timur saat dipegang Herman sempat disorot publik lantaran kasus salah tangkap di Jombang. Dalam kasus pembunuhan Asrori, Polres Jombang menetapkan tiga tersangka, Imam Hambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugiyanto. Kemat dan Devid kemudian masing-masing divonis 17 dan 12 tahun. Namun putusan itu kemudian dianulir lantaran mayat Asrori ditemukan di belakang rumah Verry Idam Henyansyah di Dusun Maijo Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Jombang. Dalam kasus ini Herman pun bertindak sigap dengan memberi sanksi kepada anak buahnya yang menjadi pelaku salah tangkap dan membantu proses hukum korban hingga mereka bisa bebas.

Tugas Herman semakin berat ketika harus mengamankan hajatan Pilkada Jatim yang melibatkan banyak kepentingan politik. Pertarungan di Pilkada Jatim yang menurut sejumlah pengamat merupakan miniatur pemilu nasional, membuat Herman harus kerja ekstra keras. Dalam soal pengamanan, Herman tergolong berhasil sebab pilgub yang disebut-sebut paling rumit dan rawan ini tanpa disertai aksi anarkis hingga pelantikan gubernur terpilih.

Namun sukses itu masih disertai satu ganjalan di hati Herman. Yakni bahwa ternyata dugaan adanya kecurangan dalam pilgub Jatim yang dilaporkan Panwas dan tim Ka-Ji ternyata mendekati benar. Indikasinya sangat kuat sehingga dia tak punya pilihan lain kecuali menetapkan Ketua PKU Jatim menjadi tersangka. Tapi langkah menetapkan Ketua KPU Jatim sebagai tersangka dalam kasus penggelapan jumlah DPT itu justru membuatnya masuk kotak. Yang membuatnya kesal, pimpinannya di Mabes Polri yang menjadi penyebabnya. Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar berpendapat, pengunduran diri Herman karena ada krisis kepemimpinan di tubuh Polri. Dia melihat keputusan Kapolri dianggap tidak tepat sehingga ditentang jenderal lain. Bambang khawatir, bila tidak segera diatasi, akan banyak jenderal yang mengambil langkah seperti Herman.

Kasus ini baru sekarang terjadi. Ada seorang jenderal yang mundur dari polisi. Kalau sebelumnya hanya polisi yang berpangkat kolonel, katanya.

Dalam kasus mundurnya Herman yang terkait Pilkada Jatim, Bambang menilai, seharusnya Kapolri tidak perlu intervensi. Sebab apa pun langkah Kapolda terkait masalah Pilkada, Kapolda bertanggungjawab ke hukum.

Tapi masalahnya, Kapolri berada langsung di bawah presiden sehingga institusi Polri dengan mudah diintervensi kekuatan politik. Misalnya kasus Kapolwil Banjarnegara, yang menginstruksikan jajarannya untuk memilih capres tertentu di Pemilu 2004, kata Bambang.

Di Pilkada Jatim kondisi serupa juga terjadi. Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat dan PAN diduga telah melibatkan para petinggi partai, di antaranya SBY, yang jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin, sebagai pimpinan partai, SBY kemudian memerintahkan Kapolri untuk ikut campur dalam pilkada Jatim.

Adanya intervensi SBY dalam kisruh Pilkada Jatim juga dicurigai sejumlah pimpinan parpol. Itu sebabnya Megawati, Wiranto, Prabowo dan Jusuf Kalla, berupaya meminta keterangan kepada Herman terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jatim. Mereka khawatir kecurangan lewat DPT, seperti yang terjadi di Jatim merebak ke daerah-daerah lain saat pemilu nasional berlangsung. (gas/det)

Penilaian ini disampaikan Khofifah Indar Parawansa, mantan kandidat gubernur Jawa Timur, di sela-sela acara sosialisasi UUD 1945 yang digelar Partai Kebangkitan Nasional Ulama, di Pondok Pesantren Sunan Giri Jember, Kamis (19/3/2009).

“Pemilu itu depend on the voter, tergantung pemilihnya. Pemilih itu tergantung DPT. Kalau yang milih fiktif, palsu, kalau jadi pejabat (karena suara pemilih fiktif itu) ya jadi pejabat palsu,” kata Khofifah.

Khofifah mengingatkan kepada partai-partai untuk waspada. Ia sudah pernah merasakan pahitnya kalah dalam pemilihan gubernur Jatim, karena ketidakberesan DPT. “Pimpinan partai sebaiknya duduk bersama KPU dan Mendagri, untuk bicara ada apa dengan DPT, sehingga bisa melakukan langkah antisipasi bersama,” katanya.

Khofifah melihat, ada pola desain yang sama antara persoalan DPT di Jatim saat pilgub dengan saat pemilu. “Kalau polanya sama, kira-kira desainernya sama. Bau terasi ini sudah tercium. Ketua-ketua umum partai sudah tahu siapa desainernya,” katanya, tanpa mengungkap lebih lanjut.

Khofifah menyesalkan sulitnya DPT untuk diakses publik. Hal ini sama seperti yang terjadi dalam pilgub Jatim. “DPT itu dokumen pub lik. Kita tidak pernah dikasih. Laporan kita dianggap sepi,” katanya.

Lebih lanjut, Khofifah menilai, Kepala Kepolisian RI perlu segera memberi penjelasan kepada Komisi III DPR RI tentang apa yang sebenarnya terjadi di tubuh Mabes Polri, terkait kontroversi kasus DPT di Jatim saat pilgub.

“Ini akan jadi preseden baik atau buruk dalam pileg dan pilpres. Saatnya Depdagri dan KPU untuk transparan membuka DPT,” kata Khofifah. [wir]

“Saya mengapresiasi yang sangat besar terhadap beliau yang memiliki pendirian dari proses yang beliau yakini kebenaranya mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga menetapkan mantan Ketua KPUD Jawa Timur sebagai tersangka,” kata Khofifah usai melakukan sosialisasi UUD 1945 dan TAP MPR RI kepada massa PKNU dan tokoh masyarakat di Aula Masjid Shalahudin Malang, Rabu (18/3/2009).

Menurutnya, Herman adalah sosok Polisi yang memiliki idealisme di tengah pragmatisme dan kapitalisme yang luar biasa.

“Ini juga harus dijadikan refleksi bersama oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” katanya.

Ia juga merasa kecewa terkait kekacauan hukum yang terjadi dimana ia berkali-kali mendapat penolakan ketika menyerahkan barang bukkti kecurangan DPT ke POlda Jatim.

Menurutnya, tidak harus meralat karena mungkin waktu itu tim yang yang dikirim kurang teliti. “Masak kami diperlakukan seperti itu, Polda menolak, katanya yang menyerahkan harus Panwas, Panwas menolak, katanya masa kerja panwas sudah habis, mekanisme semacam ini sebaiknya cepatlah diperbaiki,” ujarnya.

Ia berharap hanya dirinya saja yang saat ini menjadi korban pilgub, semoga kedepan pada pemilu legislatif dan pilpres, para calon legislator maupun calon presiden yang sebentar lagi akan dilaksanan tidak menjadi korban akbiat dari DPT yang nomer induknya digandakan sedemikian rupa.

“Pemilih anak-anak juga dibiarkan,” katanya.

Khofifah mendesak agar persoalan ini diselesaikan, dan jangan hanya menutupi persoalan ini karena ia yakin lambat laun persoalan semacam ini akan meledak. [har/ted]

“Saya menuntut kasus tersebut yang sudah dihentikan, dilanjutkan agar jangan terjadi kecurangan lagi ke depan. Polisi bisa dipercaya oleh rakyat,” kata Herman dalam jumpa pers di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (16/3).

Kasus terkait manipulasi penyusunan surat suara tersebut, lanjut Herman, merupakan suatu hal yang baik bagi Polri untuk dapat dijadikan patokan terhadap kecurangan yang terjadi dalam berbagai pilkada.

Apakah ini, tanyanya, terjadi di putaran ketiga di kabupaten Bangkalan dan Sampang saja atau terjadi di daerah lain di Indonesia. “Siapa desainer pengatur perolehan suara. Saya tidak menuduh atau memihak siapa pun?” cetusnya.

Selain itu, Herman menampik tudingan pengajuan pensiun dini dirinya karena telah diganti sebagai kapolda Jatim dan ingin masuk ke parpol. Ia mengaku dirinya ingin ‘bebas’ berbicara dalam hal kebenaran.

“Kalau masih polisi, harus melalui kadiv dahulu. Saya tidak mengatakan bahwa kepolisian juga memihak salah satu pasangan gubernur,” imbuhnya.

Seperti diberitakan, serah terima jabatan Kapolda Jatim dilakukan 19 Februari 2009 kepada Brigjen Anton Bahrul Alam. Sehari setelahnya, Herman mengaku mengirimkan surat pengunduran diri. Namun hingga kini dia belum mendapat surat permohonannya dikabulkan.

Kabarnya, pergantian Herman dari kapolda Jatim karena dirinya menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan DPT di Bangkalan dan Sampang. Karena itu Polri menggantinya dan menganulir status tersangka Wahyudi.

“Bareskrim Mabes Polri perlu dipertanyakan tiba-tiba ambil alih kasus KPUD Jatim. Ini aneh sekali, bukankah tersangka sudah ditetapkan kok malah Mabes intervensi,” kata pengacara tim Ka-Ji, Moh Ma’ruf Syah, Selasa (24/2).

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duaji mengatakan, Wahyudi Purnomo tidak menjadi tersangka kasus pemalsuan DPT Pilgub Jatim. Pernyataan itu bertolak belakang dengan Polda Jatim yang telah menyatakan Wahyudi sebagai tersangka.

Anehnya, Duaji juga mengatakan, bahwa pihaknya masih menunggu pihak KPU soal rekayasa DPT tersebut. Padahal bukti-bukti yang telah diajukan oleh tim Ka-Ji ke Polda sudah cukup kuat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menurut Ma’aruf, bukti-bukti awal yang telah diajukan tim Ka-Ji ke Polda sebenarnya sudah sangat kuat. Karena itu, seharusnya proses penyidikan berjalan lancar demi tegaknya hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“Penyidikan seharusnya lancar tanpa hambatan, karena bukti-bukti sudah sangat kuat,” jelas Ma’ruf.

Semestinya, tambahnya, Polri harus profesional dan proporsional dalam menghadapi kasus tersebut. “Jangan sampai terjadi menghamba kepda kekuasaan. Hukum jangan memihak kekuasaan. Kami akan laporkan ke UN system international,” ancam Ma’ruf.

Dikatakannya, Polda Jatim yang sudah menetapkan ketua KPUD Jatim sebagai tersangka, seharusnya melakukan penahanan langsung kepada Wahyudi Purnomo.

“Bukan malah terjadi penyidikan yang berbelok belok karena bukti permulaan awal sudah cukup kuat,” katanya.

Ditanya soal langkah tim Ka-Ji jika ternyata Mabes Polri mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus tersebut, Ma’ruf mengatakan, tim Ka-Ji akan mengajukan gugatan praperadilan.

“Kalau Mabes Polri mengeluarkan SP3 kami tim advokasi Ka-Ji akan ajukan praperadilan,” katanya.