Probabilitas Quick Count

November 11, 2008 at 1:13 am 7 komentar

Probabilitas Quick Count Oleh : Kresnayana Yahya PROSES menemukan taksiran dan penduga dari suatu proses dilakukan dengan melakukan sampling. Sampling yang baik di disain dengan menetapkan berbagai criteria dan berbagai pendekatan proses yang menjamin validitas dari penaksirannya.

Bayangkan kalau seorang harus diperiksa darahnya tentu tidak perlu seluruh darahnya dikuras dulu lalu diukur kandungannya, misalnya gula darah, cholesterol dll. Tentu orangnya akan meninggal.

Nah karena itu sampling di lakukan dengan mengambil darah , biasanya di lengan kiri atau kanan, setelah di ikat dan ditentukan dekat pembuluh darah. Dengan sampel darah itulah dilakukan proses analisa darah yang menghasilkan berbagai karakteristik darah seperti gula darah dan cholesterol.

Proses quick count dilakukan dengan mengambil sampel secara random, artinya semua TPS dipilih sedemikian hingga , tiap TPS punya kesempatan yang sama untuk diambil, bahkan untuk menjamin kesalahannya tidak melebihi angka tertentu dilakukanlah perhitungan yang menjamin kesahihan.

Artinya untuk menjamin kesalahan tidak melebihi 1 % keluarlah n = 400. Artinya harus dilakukan pemilihan 400 TPS untuk menghitung persentase yang mencoblos no 1 dan nomer 5, misalnya.

Melalui proses yang matang ini setiap lembaga survey quick count menemukan suatu angka taksiran p, yakni persentase yang mencoblos disetiap TPS dari jumlah pemilih yang datang dan mencoblos di TPS.

Berapa besar kesalahan nya ? tentu ada batas toleransi salahnya, karena jumlah sampel yang terbatas. Tetapi makin besar sampel nya tentu akurasinya menjadi makin tinggi. Atau resiko salahnya menjadi makin kecil.

Nah, menjelang sore tanggal 4 Nopember lalu semua lembaga hitung cepat ini secara independen melakukan pengumuman hasil perhitungannya. Hasilnya sebagai berikut :

LSI Denny 50.76 (Kaji) : 49.24 (Karsa) n: 400
LSI Syaiful 50.44 (Kaji) : 49.56 (Karsa) n: 400
Puskaptis 50.83 (Kaji) : 49.17 (karsa) n: 400

Taksiran intervalnya : atau interval nya dapat ditoleransi sebagai berikut:
LSI Denny JA : Kaji 49,76 < p <51.76 : Karsa 48,24 < p < 50.24.
LSI Syaiful : Kaji 48,44 < p <52,44, : Karsa 47,56 < p < 51,56.
Puskaptis : Kaji 49 < p < 51,83, : Karsa 48.17< p < 50.17.

Karena ketiga lembaga itu bekerja secara independent, maka hasil ketiganya bila dirangkum akan menghasilkan sebuah taksiran yang makin teliti karena jumlah sampelnya menjadi 1200 TPS. Sehingga kesalahan penaksiran menjadi makin kecil atau dikatakan resiko kesalahannya akan makin kecil.

Hasilnya : Taksiran untuk Kaji adalah sebagai berikut P = 50.68 dan taksiran intervalnya : 50.66 < p < 50.69. Sedang hasil untuk Karsa adalah : p = 49.32; taksiran intervalnya : 49.31 < p < 49.34.

Dari 1.200 data TPS ini dapat dipastikan bahwa hasil dan validitasnya makin meyakinkan bahwa kedua angka persentase secara statistik itu berbeda dengan ketelitian 0.03 ( lebar interval untuk keyakinan 95 %). Artinya realita di seluruh populasinya akan mempunyai kemungkinan dalam batas bawah dan batas atas tersebut, yang ternyata sudah saling asing.

Dengan taksiran ini kemungkinan salahnya probabilitasnya 5 % dan peluang untuk sama p = 0.50 sudah tidak akan pernah terjadi. Nah selanjutnya hasil perhitungan yang tidak konsisten dengan hasil sampling yang random ini bisa di interpretasikan sendiri.(*)

Iklan

Entry filed under: berita, poltik. Tags: , , , , , , , , , , , , .

Banyak Kecurangan, Pilgub Berakhir Sengketa Something Wrong!!

7 Komentar Add your own

  • 1. admin  |  November 11, 2008 pukul 7:47 am

    Silahkan, intelektual menyampaikan opini dan pendapat di blog ini.

    Terima Kasih

    Balas
  • 2. kajimanteb2008  |  November 12, 2008 pukul 12:15 am

    Margin Error Dibolak-balik
    Hasil Pilgub Jatim Tak Masuk Akal
    Selasa, 11 November 2008 22:37:44
    SURABAYA – Kajimanteb
    Di luar dugaan, hasil penghitungan KPUD se-Jatim menempatkan pasangan KarSa sebagai pemenang mengalahkan pasangan Ka-Ji. Padahal, hasil
    quick count semua lembaga survei mengunggulkan Khofifah-Mudjiono.

    “Hasil Pilgub seperti di Jatim ini tak akan ditemukan di tempat lain. Sulit diterima oleh akal sehat, hasil quick count semua lembaga survei bisa salah semua,” kata Koordinator Tim Media dan Humas Ka-Ji Ahmad Millah Hasan, Selasa (11/11).

    Menurutnya, hasil penghitungan KPUD paling tak masuk akal terjadi di Sumenep dan Pamekasan. Versi LSI Syaiful Mujani, di Sumenep Ka-Ji memperoleh suara 58,19 persen dan Karsa 41,81. Namun, hitungan KPUD ternyata Ka-Ji 49,61 persen dan KarSa 50,39.

    “Andai, margin error 3 persen, Ka-Ji seharusnya masih menang. Kan gak masuk akal, KarSa justru yang menang. Syaiful Mujani bilang, margin error
    hitungannya hanya 2 persen. Jadi, bisa lebih dari 50 ribu suara Ka-Ji yang hilang di Sumenep,” katanya.

    Hasil tak masuk akal juga terjadi di Pamekasan. Quick count LSI Syaiful Mujani Ka-Ji memperoleh 59, 91 persen dan KarSa 40, 09. Namun, hasil hitungan KPUD Ka-Ji hanya memperoleh 47, 36 persen dan KarSa 52.

    “Jadi, di dua Kabupaten ini, suara Ka-Ji yanghilang bisa mencapai 100 ribu lebih. Yang menguatkan indikasi kecurangan ini tak hanya penghitungan cepat LSI Syaiful Mujani, tapi semua lembaga survei lain yang semuanya mengunggulkan Ka-Ji,” jelasnya.

    Lebih lanjut, pemuda kelahiran Paciran, Lamongan ini menambahkan, banyak lembaga survei yang melakukan quick count seharusnya malah memperkecil margin error karena jumlah TPS yang dihitung tentu lebih banyak dengan titik yang berbeda.

    Dikatakannya, setidaknya ada lima lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat pada Pilgub putaran kedua, 4 Nopember lalu. Yaitu, LSI Syaiful Mujani, LSI Dani JA, Puskamptis, LSN danPusdeham.

    “Jika setiap lembaga mengambil 400 TPS, maka total TPS yang dihitung jumlahnya 2ribu karena ada lima lembaga survei yang melakukan penghitungan cepat. Jadi kalau Ka-Ji kalah, itu benar-benar tak masuk akal,” katannya.(win)

    Balas
  • 3. kajimanteb2008  |  November 12, 2008 pukul 12:19 am

    Quick Count Digugat??

    Khofifah Gubernur Tanpa Mahkota
    Selasa, 11 November 2008 22:43:15
    SURABAYA – Kajimanteb
    Jawa Timur mencetak sejarah buruk dalam metode penghitungan cepat alias quick count (QC). Sebab, di propinsi inilah satu-satunya kejadian dimana hasil QC tidak satupun yang tepat.

    Anehnya lagi, berselang beberapa menit saja pemilik QC yang biasanya mati-matian mempertahankan versi penelitiannya, malah sebaliknya. Mereka mati-matian menyatakan surveinya tidak bisa dijadikan patokan.

    Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Syaiful Mujani bahkan seolah rajin menjelaskan bahwa QC tidaklah mutlak. Dia bahkan rela mendatangi seminar untuk kepentingan itu. Seolah ingin meralat hasil kemenangan Ka-Ji yang dalam keilmuan dan fakta ilmiah riil dan bisa dipertanggungjawabkan.

    Tentu ini suatu tingkah yang aneh. Padahal, dari kacamata pakar statistik ITS Kresnayana Yahya, QC adalah imu yang sangat bisa dipertanggungjawabankan. Dan dalam penghitungan Pilkada Jatim, hasil QC tersebut sangat representatif meski ada dalih margin error (tingkat kesalahan) 2 persen.

    Praktis, rentetan kejadian ini memantik kecurigaan dimana seolah ada kekuatan besar di balik itu semua untuk memaksakan kemenangan KarSa dengan segala cara. Banyak yang curiga sikap lembaga survei QC yang berupaya membalik logika tersebut menjadi bagian dari konspirasi sistematis.

    “Dulu rakyat dipaksa percaya quick count. Setelah percaya dan akurat, kini sama lembaganya dipaksa agar tidak pecaya. Ada kepentingan apa?” tandas Ketua DPW Partai Patriot Jatim, La Nyalla Mattalitti.

    “Karena itu, meski dikalahkan, kemenangan Bu Khofifah tetap kemenangan rakyat. Khofifah gubernur tanpa mahkota.”

    Kecurigaan Nyalla cukup beralasan. Apalagi, indikasi kekuatan besar yang melibatkan penguasa negeri ini juga kental. Bahkan Menkominfo, M Nuh harus turun gunung untuk menjelaskan bahwa teori QC bersifat prediktif dan bisa berubah.

    Hal itu bisa dibaca sebagai sebuah upaya yang disiapkan agar ketika skenario dijalankan rakyat bisa menerima dalih pembodohan. Yakni ketika hasil penghitungan manual direkayasa, ada pembenar dalih ilmiah. “Ya itu tadi, alasannya margin error,” ujarnya.

    Anehnya, margin error tersebut hanya dikenakan pada Ka-Ji di penghitungan manual. Padahal, seharusnya yang disebut margin error, tentunya melingkupi penghitungan baik suara KarSa maupun Ka-Ji. “Lha anehnya ini semuanya kena ke Ka-Ji,” ujar Nyalla.

    Skenario Penguasa
    Apakah kekalahan Ka-Ji ini telah diskenariokan? Nyalla dengan tegas mengiyakan. “Sejak awal ini sudah diskenariokan,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jatim, Sirmadji dengan tegas mengungkapkan tengara bahwa pemenang Pilgub Jatim ini sudah diskenariokan sejak putaran pertama.

    “Siapa yang menang sudah ditentukan sejak awal. Jadi Pilgub ini sia-sia. Karena 1001 kecurangan ada di Pilgub demi meraih kemenangan dengan cara kotor,” ujarnya.

    Sirmadji mengungkapkan bahwa ada tangan-tangan kekuasaan dari pusat yang tujuannya untuk memenangkan KarSa.

    “Indikasinya jelas ada keterlibatan penguasa di Jakarta. Kalau tidak lha buat apa Menkominfo sampai dikirim ke Surabaya hanya untuk menjelaskan QC? Masuk akal ndak?” ujarnya.(bm)

    Balas
  • 4. kajimanteb2008  |  November 12, 2008 pukul 12:47 am

    Keabsahan Quick Count digugat??
    Prof. Kacung Marijan MA PhD : “Quick Count” Bagian Pengawasan Pilkada Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
    Tuesday, 11 November 2008
    Surabaya- “Quick count” (hitung cepat) merupakan bagian dari pengawasan Pilkada, sebab dengan “quick count” bisa dilakukan proyeksi terhadap hasil-hasil resmi Pilkada, sehingga kecurangan bisa diminimalisir.

    Guru Besar Fisip Unair, Prof. Kacung Marijan MA PhD mengemukakan hal itu dalam temu pakar dan diskusi publik “Memaknai ‘Quick count’ Hasil Pilkada” yang berlangsung di Surabaya, Senin.
    Diskusi tersebut juga menghadirkan pembicara anggota KPU Provinsi Jatim, Arief Budiman dan Wakil Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Miftah N. Sabri.

    Menurut Kacung, ada beberapa alasan penyelenggaraan “quick count”, diantaranya adalah memberikan ramalan hasil suatu Pemilu lebih awal, menumbuhkan rasa percaya pada proses hasil Pemilu, mendorong partisipasi warga, dan mencegah terjadinya kecurangan.

    “Agar kesimpulan yang dihadirkan itu baik, data yang terkumpul harus memenuhi standar tertentu, sehingga data itu harus memiliki kekuatan. Agar memiliki kekuatan, harus memiliki tingkat kepercayaan dan validitas yang tinggi,” katanya.

    Kacung menambahkan, “quick count” berdasarkan sampel konsekuensinya hasilnya tidak bisa 100 persen benar-benar mencerminkan realitas yang sesungguhnya.

    Karena itu, dalam setiap “quick count” pasti mencantumkan “margin of error” atau toleransi kesalahan. “‘Quick count’ yang handal adalah ketika hasilnya berada di antara ‘margin of error’ itu,” katanya menegaskan.
    Sementara itu, Arief Budiman menegaskan, sistem kerja KPU tidak sama dengan “quick count”, karena penghitungan KPU didasarkan pada “real count” atau penghitungan yang sesungguhnya.

    “KPU harus menghitung seluruh hasil TPS. Karena itu, waktunya lebih lama dibanding penghitungan cepat, sebab harus menghitung secara berjenjang dari TPS sampai ke tingkat provinsi,” katanya.
    Dia mencontohkan, untuk penghitungan suara di tingkat TPS dilakukan pada 4 November 2008, penghitungan di tingkat PPK sampai ke kabupaten kota dijadwalkan selama tiga hari.

    Demikian juga, penyusunan berita acara di tingkat kabupaten/kota selama tiga hari, sedangkan penyusunan berita acara di tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung tiga hari.
    Arief menilai, adanya lembaga yang melakukan “quick count” merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang diatur oleh UU 10/2008 khususnya pada Bab XIX pasal 244, sedangkan hasil Pilkada sesuai dengan legal formal adalah yang dikeluarkan oleh KPU.

    Wakil Direktur LSI, Miftah N Sabri mengatakan, “quick count” memang tidak mungkin memiliki kebenaran 100 persen, sehingga sejak awal suatu “quick count” sudah memberikan toleransi kesalahan antara satu hingga dua persen.
    Dengan penghitungan cepat, lanjut dia, setidaknya memiliki data pembanding yang dilakukan berdasarkan kaidah keilmuan dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan.
    “Ibaratnya, jika kita ingin mengetahui rasa masakan gule, apakah kita harus makan semua gule tersebut. Kan cukup dengan mencicipi sedikit saja, kita sudah mengetahui rasa gule itu seperti apa,” kata Miftah. /ant

    Sumber : http://www.aurya.co.id

    Balas
  • 5. kajimanteb2008  |  November 12, 2008 pukul 12:52 am

    Selasa, 11/11/2008 21:52 WIB
    Pilgub Jatim Putaran II
    3 Lembaga Survei Meleset, Perlu Masuk MURI
    Laurencius Simanjuntak – detikNews

    Jakarta – 3 Lembaga survei yang menyelenggara quick count memperkirakan pasangan Khofifah-Mudjiono (KaJi) menang dalam Pilgub Jatim putaran kedua. Namun dari hasil perhitungan KPUD, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) justru unggul atas KaJi dengan perolehan suara 50,20 persen banding 49,80 persen.

    Hal ini dianggap menggelikan oleh oleh Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefudin. Lukman pun menyarankan agar peristiwa ini masuk ke dalam dokumentasi Museum Rekor Indonesia (MURI).

    “Baru pertama kali hasil quick count dari 3 lembaga survei independen tentang Pilgub Jatim meleset berbarengan, apalagi bedanya sampai 1,5 persen dengan hasil perhitungan KPUD Jatim. Ini mesti masuk MURI,” ujarnya melalui pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (11/11/2008).

    Menurut Lukman, ada dua kemungkinan menyangkut persoalan ini. Pertama, 3 lembaga survei tersebut memang meleset secara bersamaan. Kedua, KPUD Jatimlah yang ‘terlalu berani’ dalam melakukan penghitungan.

    “Bisa karena rekor 3 lembaga survei yang meleset berbarengan, bisa karena perhitungan KPUD Jatim yang ‘terlalu berani’,” lanjutnya.

    Dari penghitungan cepat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasangan
    KaJi memperoleh suara sebanyak 50, 44 persen, dan KarSa mendapat 49,56 persen.

    Sedangkan versi Lingkaran Survei Nasional yang mereka lakukan di 400 TPS di seluruh Jatim, KaJi meraup 50,76 persen dan KarSa meraih 49,24 persen.

    Disusul Lembaga Survei Nasional (LSN) yang menyatakan pasangan KaJi memperoleh
    50,71 persen, sedangan KarSa selisih tipis dengan memperoleh 49,29 persen.(sho/gah)

    Sumber : detik.com

    Balas
  • 6. Arief  |  November 17, 2008 pukul 5:23 pm

    Kalo lmbaga surve cuman di pilgub jatim saja, yg gak brani mmprtanggung jawabkan hasil survenya, Kok justru rame2 meragukan hasil survenya,,,trus knapa ? Ada apa ?? Apa krn media jg gak brani menyiarkan ??? Ya tunggu aja penghargaan dari MURI……….

    Balas
  • 7. kajimanteb2008  |  November 23, 2008 pukul 10:27 am

    Ketika Statistik Tereduksi oleh Politik Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim halaman ini melalui E-mail
    Saturday, 22 November 2008
    Dalam konteks Pilgub Jatim Putaran Kedua justru yang perlu dicermati secara arif dan bijaksana serta rasional, ilmiah, dan logis adalah dua hal yang menunjukkan perbedaan ekstrem, yaitu kondisi yang bisa membalik keadaan dan kondisi yang tidak mungkin bisa membalik keadaan.
    SIDANG Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengadili sengketa Pilgub Jatim, saat ini masuk materi pembuktian substansi gugatan.

    Cerita Pilgub Jatim Putaran Kedua masuk ranah pengadilan setelah lima lembaga survei mengumumkan quick count pada 4 November 2008 yang menggunggulkan pasangan Ka-Ji atas KarSa dengan selisih sangat tipis, yaitu 0,2 s/d 0,8 persen.

    Namun, 5 November 2008, hasil quick count langsung direspons sebagian masyarakat politik dengan memunculkan opini tandingan yang berusaha mematahkan logika umum, tanpa didasari justifikasi teori statistik memadai.

    Manuver masyarakat politik mematahkan logika umum ini secara tidak langsung dan tidak disadari berpotensi menimbulkan bermacam penafsiran di kalangan publik Jatim. Mungkinkah dalam teori statistik murni suara rakyat bisa berbalik secara ekstrem? Terlepas dari ada tidaknya tindak kecurangan. Sebab, sampel diambil pascapencoblosan.

    Ketidaklaziman sikap sebagian masyarakat politik semakin kentara ketika ada sikap ngotot serta imbauan agar jangan memercayai quick count. Ada juga penolakan tanpa didasari justifikasi ilmiah teori-teori statistik. Yang mengemuka, pokoknya kondisi bisa berbalik. Titik! Anehnya, pernyataan dan upaya penolakan serta ketidakpercayaan terhadap hasil quick count itu, akhirnya benar-benar menjadi kenyatan.

    Tiga Opini
    Seorang pakar statistik Jatim menyatakan, suara rakyat tidak mungkin bisa berbalik secara ekstrem dengan margin error 3 persen. Maka, setidaknya, ada tiga opini dan persepsi yang berkembang di masyarakat.

    Pertama, dengan hasil quick count dengan margin error satu persen, tidak mudah menentukan siapa pemenang Pilgub Jatim. Akibatnya, tidak satupun lembaga survei yang berani menyimpulkan.
    Kedua, hasil quick count bisa bergeser ke bawah atau ke atas hingga dua persen. Ketika margin error satu persen, keduanya sama-sama punya peluang membalik keadaan.

    Artinya, cagub yang dalam quik count dinyatakan unggul suara bisa berubah menjadi tidak unggul. Begitu sebaliknya.
    Ketiga, hasil quick count bisa bergeser ke bawah atau ke atas satu persen, hanya di sini kondisinya tidak mungkin membalik keadaan dengan margin error tiga persen. Artinya, yang unggul suara dalam quick count sudah pasti keluar sebagai pemenang.

    Entah mana yang benar di antara ketiga opini ini. Sebaiknya untuk pembelajaran dan pendewasaan berdemokrasi serta menetralisasi keterkejutan publik, pemerintah dan lembaga survei bisa menjelaskan dengan gamblang sesuai kaidah-kaidah ilmu statistik.

    Tak Ada yang Salah
    Apa yang sebenarnya memengaruhi atau apa yang bisa menyebabkan selisih dan naik turunnya margin error secara ekstrem selain kesalahan dalam penentuan dan
    pengambilan sampel dari populasi. Apakah ada faktor lain? Misalnya, salah hitung? Kesengajaan? Salah prosedur? Salah catat? Kecurangan? Penggelembungan suara? Atau apa?

    Ini harus ada penjelasan secara statistik yang jujur dan tuntas. Masyarakat perlu diajari berpikir dan bertindak logis, ilmiah, dan rasional dalam berdemokrasi. Karena pada saat pengambilan sampel, para pemilih sudah selesai mencoblos.

    Jadi, tinggal proses perhitungan, pencatanan, dan rekapitulasi dari TPS, PPS, PPK sampai diserahkan ke KPU Jatim. Dan, di proses kegiatan inilah yang sebenarnya bisa menjadi titik rawan yang berujung pada sengketa.

    Apalagi, dua lembaga survei yang melakukan quick count (Lembaga Survei Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia) mengatakan dan menegaskan, tidak ada yang salah dari quick count yang mereka lakukan.

    Menkominfo, M Nuh sudah turun langsung menjelaskan namun masih dirasa kurang detail dan kurang memuaskan. Hanya bersifat umum.

    Dan, masyarakat sudah telanjur mempercayai dalam setiap quick count, hanya ada satu kata kunci, yaitu siapa pemenangnya, bukan siapa yang kalah.
    Dalam konteks Pilgub Jatim Putaran Kedua justru yang perlu dicermati secara arif dan bijaksana serta rasional, ilmiah, dan logis adalah dua hal yang menunjukkan perbedaan ekstrem, yaitu kondisi yang bisa membalik keadaan dan kondisi yang tidak mungkin bisa membalik keadaan.

    Dua perbedaan ini harus dijelaskan gamblang, ilmiah, logis, dan rasional sesuai dengan kaidah-kaidah statistik oleh orang-orang yang ahli dan pakar dibidangnya. Sebuah survei ilmiah pada dasarnya mencari kebenaran, dan kebenaran mensyaratkan adanya sebuah kejujuran. Jadi, pada tahapan ini, yang harus dikedepankan tentunya filosofi memperkuat yang benar dan bukan membenarkan yang kuat.

    Karenanya, tugas yang cukup berat bagi pemerintah, Panwaslu, KPU, lembaga survei, para pakar, dan statistikawan untuk menerangkan hal ini kepada masyarakat Jatim secara ilmiah dan rasional serta konsistensi cara kerja instrumen quick count.

    Bahwa kondisi bisa membalik keadaan dan tidak bisa membalik keadaan itu secara ilmu statistik mungkin terjadi atau tidak? Dan apa penyebabnya? Jangan sampai peran statistik tereduksi oleh politik. Biarlah ilmu statistik berperan sesuai kodratnya dan berbicara apa adanya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya.

    Apa gunanya lembaga riset yang dalam kegiatannya selalu menggunakan metode sampling system, jika diakhir cerita hasilnya tiba-tiba bisa dinyatakan berbalik alias salah. Terus bagaimana seandainya kalau hasil riset itu sudah diaplikasikan oleh gubernur menjadi sebuah kebijakan publik? Lha ini kan sangat berbahaya.

    Priyambodo
    Peneliti pada Balitbang Pemprov Jawa Timur

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

November 2008
S S R K J S M
    Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: