Pelaksanaan Asas Luber dan Jurdil harus Diperhatikan

November 30, 2008 at 9:08 am Tinggalkan komentar

Surabaya-Pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim putaran II pada 4 November 2008 nanti apakah telah berjalan sesuai asas luber dan jurdil, mesti dicermati. Hal itu harus dijadikan pertimbangan penting Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilgub Jatim yang disidangkan di lembaga tersebut.

Hal itu dikatakan pengamat Hukum Tata Negara, Dr Taufiqurrahman Syahuri saat tampil sebagai pembicara pada diskusi bertema ” Gagas Payung Hukum yang Terintegral Penanganan Sengketa Pilkada di Indonesia”, di Hotel Elmi Surabaya, Minggu (30/11/2008). Kegiatan ini digelar Ismahi Korwil Jatim.

Mantan staf ahli MK, yang kini menjadi staf pengajar Universitas Bengkulu dan Universitas Sahid Jakarta ini, mengemukakan, yang dilihat majelis hakim MK jangan sekadar hasil akhir berupa angka kuantitatif Pilgub putaran II. Yang lebih penting diperhatikan adalah bagaimana proses angka hasil itu diperoleh. “Kalau prosesnya salah, ya hasil akhirnya mesti salah,” tandasnya.

Dalam konteks ini, Taufiqurrahman dalam makalahnya mencuplik pendapat hukum Wakil Ketua MK Prof A Mukhti Fajar SH, MH. Mukhti Fajar mengungkapkan bahwa tugas MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi tak semata-mata terbatas pada perhitungan suara, tetapi juga pada pelaksanaan asas luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) dan jurdil (jujur dan adil). MK akan menilai proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Pendapat hukum Prof Mukhti ini sangat arif sekali dan saya yakin dijadikan pertimbangan MK saat menangani sengketa Pilgub Jatim,” katanya.

Dia mengatakan, memang sejak MK diberikan kewenangan menangani sengketa pilkada, belum ada keputusan majelis hakim konstitusi MK yang memenangkan gugatan yang diajukan pemohon.

“Banyak perkara pilkada di MK tak dikabulkan. Untuk kasus sengketa Pilgub Jatim ini saya tak tahu apakah nanti dikabulkan, dikabulkan sebagian, tak diterima atau ditolak. Dalam konteks ini, hakim MK sangat independen dan kredibel sekali. Semua hakim konstitusi akan dimintai pendapatnya,” katanya.

Melihat perkembangan persidangan sengketa Pilgub Jatim di MK, Taufiqurrahman mengatakan, kecil kemungkinan dilakukan sidang lapangan. “Kan rencananya 2 Desember 2008 nanti sudah diputuskan,” ujarnya. Karena itu, tanpa sidang lapangan, kecil kemungkinan pula ada proses perhitungan ulang di tiap TPS yang dilaporkan ada pelanggaran.

Hal senada disampaikan Radian Salman, SH, LLM, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Master bidang hukum dari Universitas Leiden Belanda ini, mengutarakan, dalam konteks tertentu kasus Pilgub Jatim putaran II mirip dengan hasil pemilihan anggota DPD Jateng pada Pemilu 2004. Saat itu, katanya, ada perbedaan perolehan suara sangat tipis antara KH Chalwani dengan Dahlan Rais (adik Amien Rais).

“Yang dimenangkan MK adalah KH Chalwani. Sebab, saat itu memang ada kesalahan penghitungan suara,” kata Radian. [bj2]

Iklan

Entry filed under: Uncategorized.

MK Tak Hanya Adili Selisih Suara, lho.. Bangkalan & Sampang Coblos Ulang, Pamekasan Hitung Ulang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

November 2008
S S R K J S M
    Des »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: