Pilgub Putaran III: Antara Kiai, Klebun, dan Blater

Desember 7, 2008 at 10:09 am Tinggalkan komentar

Madura mencatatkan fenomena khas terkait pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim. Pesta demokrasi tingkat regional itu tak hanya dilakukan dua kali putaran sebagaimana wilayah lainnya di Jatim. Tapi, khusus di Pulau Madura, terlebih khusus di Kabupaten Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan, bakal dihelat Pilgub putaran III. Istimewa memang.

Pilgub putaran III di ketiga daerah itu bukan fenomena pertama. Pada Pemilu 1997–pemilu terakhir rezim Orde Baru–juga dilangsungkan coblosan ulang di Sampang. Begitu pun pada Pemilu 2004 lalu, akibat adanya perselisihan antara PPP dan PKB di sejumlah TPS di Pulau Madura, MK juga melakukan penghitungan ulang.

Fenomena serupa kendati tak sama persis terjadi pada Pilgub Jatim. Di Bangkalan dan Sampang bakal dilangsungkan coblosan ulang, sedang di Pamekasan digelar penghitungan ulang.

Ini semua menunjukkan betapa kerasnya kompetisi politik antarkandidat, Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Kaji) versus Soekarwo-Saifullah Yusuf (Karsa), di ajang Pilgub. Sehingga untuk menentukan siapa the winner dan the losser dalam pertarungan ini sampai perlu dihelat Pilgub putaran III.

Hal lain yang penting dicatat dalam konteks ini adalah medan pertarungan di Tapal Kuda, khususnya di Madura, adalah tapal yang keras dan terjal. Tradisi perlawanan warga Madura terhadap adanya ketidakjujuran dan ketidakadilan dari satu perhelatan politik terus terjaga dan dipelihara.

Ketika kebebasan mereka diobok-obok oleh kekuatan negara dan non-negara, naluri dan tradisi melakukan perlawanan muncul. Apalagi, intervensi itu dinilai bertentangan secara moral, kultur, nilai-nilai kebenaran lokal, dan kepatutan.

“Warga Madura itu umumnya bersifat egaliter. Karena itu, ketika ada kekuatan, baik negara maupun non-negara, mengobok-obok kebebasan mereka, ya pasti akan dilawan. Buktinya tak hanya di Pilgub putaran II, pada Pemilu terakhir rezim Orde Baru tahun 1997, juga terjadi coblosan ulang di Sampang,” kata Prof Dr Solichin Abdul Wahab MA, pakar kebijakan publik Universitas Brawijaya Malang.

Pilgub putaran III, khususnya di Sampang, mengingatkan memori kita pada coblosan ulang di daerah tersebut pada Pemilu 1997. Sejumlah TPS dibakar berikut perangkat keras lain yang terkait perhelatan Pemilu. Kerasnya pertarungan antara Golkar (kini Partai Golkar) versus PPP, membuat pemilu di Sampang berlangsung panas. PPP ingin merebut kembali dominasi politik lokal di Sampang pada Pemilu 1997 setelah pada Pemilu 1992 dikalahkan Golkar.

Radikalisasi massa berlangsung secara masif akibat ketidaknetralan penyelenggara dan wasit Pemilu 1997. Pemilih PPP tak terdaftar sebagai pemilih dan saksi partai ini sulit masuk ke TPS. Kombinasi strategi akal bulus yang dimainkan birokrasi sipil, militer, dan Golkar menjadikan ajang pesta demokrasi itu diwarnai banyak pelanggaran dan penyimpangan secara terstruktur, sistemis, dan masif.

Elite dan pengurus PPP di bawah pengaruh kuat KH Alawy Muhammad mengajukan protes keras. Anarkisme massa pada 29 Mei 1997 malam tak terelakkan. Sejumlah TPS di Kota Sampang dibakar. PPP menuntut dilakukan coblosan ulang di 1.033 TPS di seluruh Sampang, sedang PPD II hanya mengizinkan coblosan ulang di 86 TPS. Dalam pelaksanaannya, hanya dilakukan coblosan ulang di 65 TPS.

Ya, coblosan ulang di Sampang pada Pemilu 1997 adalah yang pertama di Indonesia. Warga Sampang, Madura memberikan inspirasi dan pelajaran politik baru kepada warga lainnya untuk memberikan perlawanan dalam bentuk aksi kepada kekuatan negara dan non-negara yang mencoba mengobok-obok kebebasan politik mereka.

Secara sosiologis dan antropologis, di Pulau Madura kiai dan klebun (kepala desa) adalah sumber patronase paling kuat dibanding elite sosial lainnya. Selain itu, ada yang disebut dengan kelompok blater–orang bebas dengan pengaruh sosial sangat kuat di tataran masyarakat lokal Madura.

Abdur Rozaki dalam tulisannya berjudul “Social Origin dan Politik Kuasa Blater” mengemukakan, posisi blater di Madura tak jauh beda dengan jawara di komunitas sosial Banten dan pecalang di tataran sosial komunitas warga Bali. Di Madura, pada tingkatan kabupaten seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, sejak reformasi, dipimpin beragam latar belakang sosial. Mulai dari seorang kiai, tentara, dan kiai blater. Namun tak dapat dinafikan, hampir dalam kompetisi pemilihan bupati, blater memainkan peranan penting dalam mengupayakan keberhasilan calon bupati.

Menurut Rozaki, hal itu tercermin saat pemilihan bupati yang terjadi di daerah Sumenep. Di mana hampir kepala desa atau klebun memiliki kultur blater. Klebun inilah yang merupakan modal sosial menaklukan dan meraup suara dari masyarakat. Sebab, klebun sendiri adalah sosok figur yang dituakan di masyarakat, setingkat dengan kiai.

Status sosial kiai, klebun, dan blater yang sangat kuat di komunitas Madura merupakan realitas sejarah, sosiologis, dan antropologis. Itu berlangsung turun-temurun. Mereka tak sekadar ditaati secara sosial dan politik, tapi juga jadi referensi politik paling penting dalam pesta demokrasi di tingkatan apapun. Mereka jadi sumber patronase utama dan pertama bagi warga Madura yang masih mendasarkan pilihan politiknya dari pengetahuan bersifat tradisional.

Iklan

Entry filed under: berita, jawa timur, ka-ji, mahkamah konstitusi, MK, pilkada, poltik, Uncategorized. Tags: , , , , .

Kiai Alawy: Perempuan Boleh Jadi Gubernur PKB Sampang Dukung Kaji

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: