Teologi Perlawanan Episode Kedua (2)

Desember 22, 2008 at 3:22 am Tinggalkan komentar

Fenomena penghitungan dan pencoblosan ulang dalam pesta demokrasi bukan pertama kali di Madura. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan digelarnya Pilgub Jatim putaran III di Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan adalah realitas kedua terkait sengketa pesta demokrasi.

Ya, fenomena coblos ulang pernah terjadi di Kabupaten Sampang saat pemilu 1997. Pada Pemilu terakhir rezim Orde Baru Soeharto tersebut, terjadi pelanggaran terstruktur, masif dan sistemis yang dilakukan penyelenggara dan pengawas Pemilu. Dominasi Golkar (kini Partai Golkar) yang bersinergi dengan kekuatan birokrasi sipil dan militer (dulu ABRI dan Polri) untuk mempertahankan kemenangan di Sampang, mengakibatkan banyak pemilih PPP tak terdaftar atau saksi PPP tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasar hasil Pemilu 1992, Sampang beralih dari kandang tradisional PPP berubah di bawah penguasaan Golkar. Pada Pemilu 1997, Sampang sebagai lahan politik tradisional PPP coba direbut kembali oleh partai ini. Karena itu, PPP yang saat itu melalaui lambang bintang bekerja all out memenangkan Pemilu 1997. Jalur struktural partai dan kiai NU di jalur kultural yang berada di barisan PPP bahu-membahu merebut kembali dominasi politik lokal Sampang dari tangan Golkar.

Kiai PPP di Sampang dari jalur kultural NU yang pengaruhnya kuat di Sampang adalah KH Alawy Muhammad. Pimpinan Pondok At Toriqi, Karongan, Sampang ini namanya melejit saat membantu dan mendukung warga Nipah yang menuntut ganti rugi tanah untuk lahan waduk. Sejumlah warga lokal tewas saat terjadi bentrok fisik dengan Polri dan ABRI.

Pemilu 1997 di Sampang berlangsung dalam iklim politik yang panas. Terjadi pembakaran TPS dan perangkat lain pendukung pemilu akibat kecurangan yang dilakukan penyelenggara dan ketidaknetralan birokrasi sipil dan militer. Elite PPP menuntut dilakukannya pemilu ulang di 1.033 TPS. Sebab, semua kotak suara, termasuk formulir CA-1, terbakar sewaktu kerusuhan 29 Mei 1997 malam.

Anarkisme massa itu meledak karena banyak warga yang tak didaftar sebagai pemilih, saksi PPP sebagian besar tak diberi formulir CA-1, dan kepanitiaan di semua tingkatan tak menerapkan prinsip luber dan jurdil. Tapi, PPD yang dipimpin Bupati Sampang saat itu, Fadhillah Budiono hanya mengabulkan dilakukan pemungutan suara ulang di 86 TPS. Realitasnya, coblos ulang itu hanya dilakukan di 65 TPS. Alasannya, formulir CA-1-nya ditemukan atau ada yang masih menyimpan.

Coblos ulang Pemilu 1997 di Sampang tanpa partisipasi aktif PPP. Tapi, partai berasas Islam ini tak bisa berbuat banyak. Dominasi kekuatan politik Golkar yang di-back up birokrasi sipil dan militer membuat PPP tak bisa berkutik. Golkar tetap mempertahankan dominasinya di Sampang setelah pada Pemilu 1992 berhasil merebut dari tangan PPP. Hasil Pemilu 1997 menempatkan Golkar merebut kursi terbanyak sebanyak 21 kursi dan PPP 16 kursi di DPRD setempat.

Pencoblosan ulang pada Pemilu 1997 di Sampang adalah fenomena pertama di Indonesia. Tak ada daerah (provinsi, kabupaten/kota) di Indonesia saat itu yang berani menuntut dilakukan pemilu ulang di tengah kuatnya dominasi politik rezim Orde Baru.

Rakyat Sampang memberikan inspirasi politik dan jadi cikal bakal penting perjuangan demokrasi di Indonesia. Perlawanan terhadap kezaliman dan kecurangan politik tak hanya disuarakan melalui wacana di media massa. Perlu perlawanan dalam bentuk action langsung kepada kekuatan negara dan non-negara yang mencoba mengobok-obok kebebasan politik mereka.

Itulah Madura, khususnya Sampang. Dengan demikian, coblos ulang Pilgub Jatim di kawasan ini bukan hal istimewa dan yang pertama terjadi. Apakah realitas tersebut berhubungan dengan latar antropologis, sosiologis, dan politis warga Madura, khususnya Sampang? Pengamat politik Universitas Brawijaya Malang, Prof Solichin Abdul Wahab MA, Ph.D menyatakan bahwa warga Madura itu tak mudah diikat dan hakikatnya bersifat egaliter.

“Dengan sifat egaliternya itu jika ada kekuatan, baik negara maupun non-negara, mengobok-obok kebebasan mereka, ya pasti dilawan. Buktinya tak hanya di Pilgub putaran II, pada Pemilu terakhir rezim Orde Baru tahun 1997, juga terjadi coblosan ulang di Sampang,” kata Solichin yang meraih gelar doktor bidang kebijakan publik dari Wageningen of University Belanda ini.

Iklan

Entry filed under: berita, jawa timur, ka-ji, ka-jimanteb, Karsa, mahkamah konstitusi, MK, pilkada, politik, quick count, Uncategorized. Tags: , , , .

Secara Sosial-Teologis, Warga Madura Satu Warna (1) Khofifah Hadiahi Anak Sampang Nama Khofifah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Desember 2008
S S R K J S M
« Nov   Jan »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: