Kaji Serahkan Berkas Kecurangan Pilgub ke Polda Jatim

Februari 12, 2009 at 2:37 pm Tinggalkan komentar

Surabaya-Malam ini kuasa hukum Kaji menyerahkan berkas kecurangan pada Pilgub ulang di Sampang dan Bangkalan yang merugikan pasangan KAJI dan mencederai Demokrasi kepada Polda Jatim.

Hal itu dikatakan Niko Sudjatmiko, Kuasa Hukum KAJI kepada beritajatim.com, Kamis (12/02/2009).”Berkas kecurangan yang kita berikan ke Polda ini melengakpi berkas laporan yang diberikan oleh Panwaslu kemarin,” terang Niko.

Diungkapkan Niko, beberapa kecurangan yang merugikan KAJI pada Pilgub ulang di pulau garam itu diantaranya terkait intimidasi dan uang sogok yang dilakukan oleh Tim KARSA kepada para lurah dibeberapa kelurahan.

Kemudian, masalah penggelembungan jumlah DPT dan beberapa pelanggaran UU anak.

Lebih detail Niko menjelaskan, contoh kecurangan yang berupa intimidasi dan suap diantaranya terjadi di kelurahan Melatah Kecamatan Jrengik, Kelurahan Pacangaan Kecamatan Pangerean,Kelurahan Nepal, Kecamatan Banyuates.

“Semuanya di kabupaten Sampang,” tuturnya.

Di tiga kelurahan Melatah, kuasa KAJI mempunyai bukti rekaman pembicaraan suap antara kepala desa dengan salah satu anggota DPRD Jatim, Ahmad Ruba’i.

“Dia itu diancam dan diberi uang oleh Ruba’i disuruh nyoblos KARSA,” terangnya.

Bahkan, kata Niko, menurut pengakuan seorang Sekretaris Desa Nepal, Pakde Karwo bersama Bupati Sampang pernah mengumpulkan Kades dan Sekdes, yang kemudian memberi uang Rp 5 juta untuk mecoblos KARSA.

“Itu atas pengakuan mereka sendiri, mereka juga mengaku diintimidasi,” paparnya.

Selain itu, ada juga bukti kecurangan lain yang dilakukan oleh Tim Karsa dengan melanggar UU.”Menurut UU Anak No 23/2002, pasal 15, dijelaskan bahwa anak tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan politik. Buktinya, tim KARSA membayar anak-anak itu untuk mencoblos KARSA dengan imbalan uang Rp 10 ribu,” tukasnya.

Sesuai pasal 87 UU No23/2002 itu pelaku yang mengeksploitasi anak bisa dikeai hukuman pidana maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 100 juta.

“Bukti-bukti itu akan kita serahkan kepada Polda untuk kemudian dilakukan penyelidikan,” terangnya.

Harapannya, setelah semuanya terbukti, pihak-pihak yang terkait bisa dijerat dengan hukuman pidana atau perdata. Kemudian, lanjut Niko, sesuai KUH Pidana/Perdata, atas perbuatan melanggar UU yang merugikan kepentingan seseorang (KAJI), pelantikan Gubernur (KARSA) bisa digagalkan.

“Contohnya kan ada, misalnya di Sumut dan Sulawesi, pelantikan gagal karena gubernur terbukti melanggar UU,” pungkasnya.[fik/ted]

Iklan

Entry filed under: Uncategorized. Tags: , , , , , , .

KaJi Beber 519 Ribu Data Fiktif Gubernur Impian Jawa Timur

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Kalender

Februari 2009
S S R K J S M
« Jan   Mar »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  

Most Recent Posts


%d blogger menyukai ini: