Kapolda Berprestasi Itu Nyaris Diseret Provost

Inspektur Jenderal Polisi Herman Surjadi Sumawiredja menjadi bintang politik menjelang Pemilu 9 April 2009. Keberaniannya membongkar manipulasi DPT yang diduga dilakukan KPU Propinsi Jawa Timur membuat semua orang terperangah.

HERMAN akhirnya memilih mundur dari dinas kepolisian sebagai protes atas intervensi Mabes Polri terhadap kebijakannya menetapkan Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka kasus DPT fiktif pilgub Jatim.

Tak ada acara pisah sambut bagi mantan Kapolda Jawa Timur itu seperti umumnya jenderal yang hendak pensiun Herman sebenarnya baru pensiun pada Juni 2009 alias masih empat bulan lagi. Yang terjadi malah sebaliknya, Herman hampir saja diseret Provost dari Mabes Polri karena dianggap telah mencemarkan nama institusi kepolisian. Ya, ketika mengungkap kebenaran dijadikan aib, ketika menegakkan keadilan dianggap sebuah ancaman, tampaknya Herman siap saja meladeni para provost tersebut. Pak Herman nyaris diperiksa provost karena buka mulut soal intervensi Mabes Polri terkait kasus Pilkada Jatim yang diduga curang, kata sumber di Mabes Polri yang juga teman dekat Herman. Namun upaya mengadili sang jenderal akhirnya urung dilakukan sebab Herman ternyata tidak sendirian. Dia mendapat dukungan dari teman-teman satu angkatan tahun 1975 di Mabes Polri. Lebih dari itu, pria ini mendapat dukungan luas dari tokoh nasional dan masyarakat. Karena itu mengadili Herman adalah simalakama bagi Polri. Apalagi Herman telah menjadi ikon perang melawan kecurangan Pemilu.

Tindakan Mabes Polri terhadap Herman merupakan buntut dari peryataannya di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin 13 Maret lalu. Di sana, Herman menggelar jumpa pers soal adanya intervensi institusinya terkait kasus Pilkada Jatim yang sempat menyeret Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo sebagai tersangka. Kala itu, Herman menjelaskan, saat Pilkada Jatim digelar, Polda Jatim menemukan 345 ribu DPT di Bangkalan dan Sampang, yang memiliki DPT 1,24 juta suara tidak benar alias akal-akalan. Ketika sudah ditemukan bukti, tim penyidik sepakat ada tindak pidana tentang pemalsuan DPT. Itu sebabnya penyidik kemudian menetapkan Ketua KPU Jatim sebagai tersangka. Data itu bukan hanya berasal dari laporan Panwaslu dan Cagub Khofifah Indarparawansa-Mudjiono (Ka-Ji) tapi juga dari hasil penyelidikan Polri sendiri. Jadi klop.

Namun sayang upayanya membongkar kasus tersebut bukan dianggap prestasi. Mabes Polri justru meminta Herman membatalkan penetapan Wahyudi sebagai tersangka. Puncaknya melalui Kabareskrim Irjen Pol Susno Duadji, Kapolri meminta Herman segera mengubah hasil penyidikan Polda Jatim. Bikin kesalahan sekali-sekali nggak apa-apalah, kata sumber detikcom menirukan perkataan Susno kepada Herman.

Perkataan Susno itulah yang membuat Herman tidak terima sebab polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Herman pun menolak menuruti perintah atasan untuk berbuat salah tersebut sehingga dia dianggap membangkang, Herman kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jawa Timur dan dimutasi ke Mabes Polri. Karena perlakuan itu Herman akhirnya memilih mundur dari Polri. Daripada makan gaji buta lebih baik mundur, begitu alasan Herman. Yang dimaksud gaji buta adalah posisi Herman di Mabes Polri sejatinya dikotak. Sumber di Polri menyebut posisi itu tidak ada pekerjaan alias menganggur sebab kotak yang dimaksud sengaja dibuat untuk para jenderal yang dibuang.

Bagi Herman, penempatannya di Mabes Polri merupakan akhir dari kariernya sebagai polisi. Sebab selama jadi polisi dia banyak mengemban tugas di lapangan. Bukan di staf seperti penempatan terakhirnya itu.

Kapolda Berprestasi
Dari informasi yang dihimpun di lapangan , selama bertugas, reputasi Herman nyaris tanpa cacat. Kariernya di jabatan strategis dimulai tahun 1999 saat dia menjabat Kapolda Bengkulu. Setahun kemudian Herman ditunjuk sebagai Wakil Panglima Pengendali Aceh, 2000-2001.

Usai bertugas di Aceh kariernya terus bersinar. Dia kemudian dipercaya menjadi Direktur Samapta Mabes Polri. Setelah itu menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Dan tiga tahun terakhir menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur sampai akhir Januari 2009.

Selama menjabat Kapolda Jatim, Herman diketahui banyak melakukan terobosan. Misalnya menerbitkan maklumat yang mengatur masalah pelayanan publik. Produk-produk Polda Jatim pun mendapat acungan jempol dari masyarakat dan akan diadopsi untuk program nasional. Sebut contoh SIM keliling, SIM Corner, layanan drive thru, membabat calo di Samsat, Responsible Riding, dan sejumlah terobosan layanan publik lain. Maklumat juga dikeluarkan untuk perang melawan pembajakan dan menegakkan UU hak cipta (HaKI) serta illegal logging.

Bukan hanya itu. Dalam merekrut calon bintara Polri regular dan Akpol, Herman juga melakukan terobosan dengan melibatkan LSM dan akademisi. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghindari praktik percaloan penerimaan calon anggota Polri. Tapi tidak ada gading yang tidak retak. Polda Jawa Timur saat dipegang Herman sempat disorot publik lantaran kasus salah tangkap di Jombang. Dalam kasus pembunuhan Asrori, Polres Jombang menetapkan tiga tersangka, Imam Hambali alias Kemat, Devid Eko Priyanto, dan Maman Sugiyanto. Kemat dan Devid kemudian masing-masing divonis 17 dan 12 tahun. Namun putusan itu kemudian dianulir lantaran mayat Asrori ditemukan di belakang rumah Verry Idam Henyansyah di Dusun Maijo Desa Jatiwates, Kecamatan Tembelang, Jombang. Dalam kasus ini Herman pun bertindak sigap dengan memberi sanksi kepada anak buahnya yang menjadi pelaku salah tangkap dan membantu proses hukum korban hingga mereka bisa bebas.

Tugas Herman semakin berat ketika harus mengamankan hajatan Pilkada Jatim yang melibatkan banyak kepentingan politik. Pertarungan di Pilkada Jatim yang menurut sejumlah pengamat merupakan miniatur pemilu nasional, membuat Herman harus kerja ekstra keras. Dalam soal pengamanan, Herman tergolong berhasil sebab pilgub yang disebut-sebut paling rumit dan rawan ini tanpa disertai aksi anarkis hingga pelantikan gubernur terpilih.

Namun sukses itu masih disertai satu ganjalan di hati Herman. Yakni bahwa ternyata dugaan adanya kecurangan dalam pilgub Jatim yang dilaporkan Panwas dan tim Ka-Ji ternyata mendekati benar. Indikasinya sangat kuat sehingga dia tak punya pilihan lain kecuali menetapkan Ketua PKU Jatim menjadi tersangka. Tapi langkah menetapkan Ketua KPU Jatim sebagai tersangka dalam kasus penggelapan jumlah DPT itu justru membuatnya masuk kotak. Yang membuatnya kesal, pimpinannya di Mabes Polri yang menjadi penyebabnya. Pengamat Kepolisian Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar berpendapat, pengunduran diri Herman karena ada krisis kepemimpinan di tubuh Polri. Dia melihat keputusan Kapolri dianggap tidak tepat sehingga ditentang jenderal lain. Bambang khawatir, bila tidak segera diatasi, akan banyak jenderal yang mengambil langkah seperti Herman.

Kasus ini baru sekarang terjadi. Ada seorang jenderal yang mundur dari polisi. Kalau sebelumnya hanya polisi yang berpangkat kolonel, katanya.

Dalam kasus mundurnya Herman yang terkait Pilkada Jatim, Bambang menilai, seharusnya Kapolri tidak perlu intervensi. Sebab apa pun langkah Kapolda terkait masalah Pilkada, Kapolda bertanggungjawab ke hukum.

Tapi masalahnya, Kapolri berada langsung di bawah presiden sehingga institusi Polri dengan mudah diintervensi kekuatan politik. Misalnya kasus Kapolwil Banjarnegara, yang menginstruksikan jajarannya untuk memilih capres tertentu di Pemilu 2004, kata Bambang.

Di Pilkada Jatim kondisi serupa juga terjadi. Pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang didukung Partai Demokrat dan PAN diduga telah melibatkan para petinggi partai, di antaranya SBY, yang jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Bukan tidak mungkin, sebagai pimpinan partai, SBY kemudian memerintahkan Kapolri untuk ikut campur dalam pilkada Jatim.

Adanya intervensi SBY dalam kisruh Pilkada Jatim juga dicurigai sejumlah pimpinan parpol. Itu sebabnya Megawati, Wiranto, Prabowo dan Jusuf Kalla, berupaya meminta keterangan kepada Herman terkait kecurangan yang terjadi di Pilkada Jatim. Mereka khawatir kecurangan lewat DPT, seperti yang terjadi di Jatim merebak ke daerah-daerah lain saat pemilu nasional berlangsung. (gas/det)